Aspek Honorarium dan Perpajakan Notaris — Adiabel Legal Insight Adiabel Legal Insight Aspek Honorarium dan Perpajakan Notaris ...

Adiabel Legal Insight

Aspek Honorarium dan Perpajakan Notaris

Imbal Jasa Profesi • Etika Penetapan Tarif • Kepatuhan Perpajakan

Notaris berhak menerima imbal jasa atau honorarium atas setiap layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Honorarium merupakan bentuk penghargaan profesional atas keahlian, tanggung jawab, independensi, serta risiko hukum yang melekat pada setiap akta dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

Penetapan honorarium harus mempertimbangkan nilai ekonomis objek hukum, tingkat kompleksitas pekerjaan, tanggung jawab profesional, waktu penyelesaian, serta prinsip kewajaran dan etika profesi. Honorarium juga mencerminkan kualitas layanan hukum dan kontribusi Notaris dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, tarif honorarium dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perbuatan hukum, kompleksitas dokumen, kebutuhan due diligence, jumlah pihak yang terlibat, lokasi kantor, serta kondisi sosial ekonomi pengguna jasa. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan biaya menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Di sisi lain, Notaris sebagai pejabat umum sekaligus pelaku usaha jasa profesional memiliki kewajiban perpajakan dan administrasi yang harus dilaksanakan secara tertib. Kepatuhan terhadap ketentuan honorarium dan perpajakan merupakan indikator integritas, profesionalisme, dan tata kelola yang baik dalam menjalankan profesi.

Honorarium Notaris

Dasar Hukum Penetapan Tarif Jasa Notaris

Hak Notaris untuk menerima honorarium diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan berbagai ketentuan etika profesi yang mengatur standar kewajaran pemberian jasa hukum.

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:
  • Pasal 36 ayat (1): Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan berdasarkan nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis.
  • Pasal 36 ayat (2): Honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Notaris dan para pihak.
  • Pasal 36 ayat (3): Menentukan batas maksimum honorarium berdasarkan nilai ekonomis objek hukum.
• Kode Etik Notaris dan ketentuan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur bahwa penetapan tarif harus dilakukan secara wajar, profesional, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama Notaris.

Honorarium Berdasarkan Nilai Ekonomis

Pasal 36 UU Jabatan Notaris memberikan pedoman mengenai batas maksimum honorarium yang dapat dikenakan berdasarkan nilai ekonomis suatu objek hukum, yaitu:

• Nilai objek sampai dengan Rp100.000.000,00: paling besar 2,5% dari nilai objek.
• Nilai objek di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00: paling besar 1,5% dari nilai objek.
• Nilai objek di atas Rp1.000.000.000,00: ditentukan berdasarkan kesepakatan yang wajar antara Notaris dan para pihak.

Ketentuan tersebut merupakan batas maksimum honorarium dan bukan tarif wajib. Penentuan besaran honorarium tetap harus memperhatikan kompleksitas pekerjaan, tingkat tanggung jawab, dan etika profesi.

Honorarium Berdasarkan Nilai Sosiologis

Selain berdasarkan nilai ekonomis, honorarium juga dapat mempertimbangkan nilai sosiologis suatu perbuatan hukum. Dalam keadaan tertentu, Notaris dapat memberikan pelayanan hukum dengan biaya yang lebih ringan atau bahkan secara cuma-cuma, khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau kegiatan yang memiliki fungsi sosial.

Komponen Biaya Jasa Kenotariatan

Dalam praktik, biaya yang dibayarkan oleh klien tidak selalu merupakan honorarium murni Notaris. Biaya tersebut dapat terdiri dari:

• Honorarium jasa Notaris;
• Biaya pengecekan dan penelitian dokumen;
• Biaya legalisasi dan waarmerking;
• Biaya salinan dan penggandaan dokumen;
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
• Pajak dan biaya administrasi lainnya.

Aspek Perpajakan Notaris

Pajak Penghasilan (PPh)

Honorarium yang diterima Notaris merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai profesi yang menjalankan pekerjaan bebas, Notaris wajib:

• memiliki NPWP;
• menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
• menghitung dan membayar kewajiban perpajakan;
• menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam hal Notaris telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), jasa kenotariatan yang diberikan dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban Administrasi

• Menerbitkan kuitansi atau invoice;
• Menyimpan dokumen pendukung transaksi;
• Melakukan pencatatan penerimaan honorarium;
• Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib.

Prinsip Tata Kelola Profesi

Pengelolaan honorarium dan perpajakan yang baik merupakan bagian dari penerapan Good Professional Governance yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, integritas, dan profesionalisme.

Honorarium bukan semata-mata imbal jasa ekonomi, tetapi juga cerminan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme Notaris dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

A Notary is entitled to receive fees or honorarium for every legal service provided to the public. Such honorarium represents professional recognition of the expertise, independence, responsibilities, and legal risks inherent in every deed and legal action performed by the Notary.

The determination of honorarium must take into account the economic value of the legal object, the complexity of the work, professional responsibility, the time required to complete the service, and standards of fairness and professional ethics. Honorarium also reflects the quality of legal services and the Notary's contribution to legal certainty, order, and protection.

In practice, notarial fees may vary depending on the type of legal transaction, document complexity, due diligence requirements, the number of parties involved, office location, and the socio-economic conditions of the clients. Therefore, transparency and accountability in determining fees are essential to maintaining public trust and the dignity of the profession.

On the other hand, a Notary, as both a public official and a professional service provider, has tax and administrative obligations that must be fulfilled properly. Compliance with honorarium and taxation regulations constitutes an important indicator of integrity, professionalism, and good governance.

Notarial Honorarium

Legal Basis for Fee Determination

The right of a Notary to receive honorarium is governed by the Notary Law and professional ethical regulations that establish standards of fairness in providing legal services.

• Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, as amended by Law Number 2 of 2014:
  • Article 36 paragraph (1): A Notary is entitled to receive honorarium based on the economic and/or sociological value of the legal act.
  • Article 36 paragraph (2): Honorarium shall be determined by agreement between the Notary and the parties concerned.
  • Article 36 paragraph (3): Provides maximum fee limits based on the economic value of the legal object.
• The Notarial Code of Ethics and regulations of the Indonesian Notary Association (INI) require fees to be determined fairly, professionally, and without creating unfair competition among Notaries.

Honorarium Based on Economic Value

Article 36 of the Notary Law provides guidelines regarding the maximum honorarium that may be charged based on the economic value of a legal object:

• Up to IDR 100,000,000: a maximum of 2.5% of the object value.
• More than IDR 100,000,000 up to IDR 1,000,000,000: a maximum of 1.5% of the object value.
• Above IDR 1,000,000,000: determined based on a reasonable agreement between the Notary and the parties.

These provisions establish the maximum allowable fees and do not constitute mandatory tariffs. The amount of honorarium should also consider the complexity of the work, the level of responsibility, and professional ethics.

Honorarium Based on Sociological Value

Apart from economic considerations, honorarium may also be determined based on the sociological value of a legal transaction. Under certain circumstances, a Notary may provide legal services at reduced fees or even free of charge, particularly for underprivileged communities or activities serving social purposes.

Components of Notarial Service Fees

In practice, the amount paid by a client does not always constitute the Notary's pure honorarium. The costs may include:

• Notarial honorarium;
• Document examination and verification fees;
• Legalization and certification fees;
• Copying and reproduction costs;
• Non-Tax State Revenue (PNBP);
• Taxes and other administrative charges.

Taxation Aspects of Notarial Practice

Income Tax (PPh)

Honorarium received by a Notary constitutes taxable income. As an independent professional, a Notary is required to:

• obtain a Tax Identification Number (NPWP);
• maintain accounting records;
• calculate and pay tax obligations;
• submit annual tax returns.

Value Added Tax (VAT)

If a Notary has been registered as a Taxable Entrepreneur (PKP), notarial services may be subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with applicable tax laws and regulations.

Administrative Obligations

• Issuing invoices or receipts;
• Maintaining supporting transaction documents;
• Recording honorarium receipts properly;
• Maintaining orderly accounting and administration.

Professional Governance Principles

Proper management of honorarium and taxation forms part of the implementation of Good Professional Governance, encompassing transparency, accountability, compliance, integrity, and professionalism.

Honorarium is not merely an economic reward; it is also a reflection of the integrity, responsibility, and professionalism of a Notary in providing legal certainty and public service.

Reina Natamihardja

Adiabel Legal Insight — Professional Notarial Reference